IGalaksi.i_news_site
Lampung utara _LSM Laskar NKRI menggelar rapat koordinasi besar bersama jajaran pengurus DPD se-Provinsi Lampung yang telah terbentuk di delapan kabupaten. Pertemuan tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat barisan serta menyatukan langkah dalam mengawal kepentingan masyarakat Lampung.
Acara itu dihadiri langsung oleh Ketua Pembina DPW H. Basirun Ali, SH., MH.,MM dan penasehat Abdullah Herman, bersama seluruh jajaran pengurus daerah yang hadir dengan semangat solidaritas dan komitmen perjuangan.
Dalam arahannya, Ketua DPW Ansori menegaskan bahwa kehadiran LSM Laskar NKRI bukan sekadar pelengkap organisasi sosial kemasyarakatan, melainkan hadir sebagai kekuatan kontrol sosial yang siap menyuarakan kepentingan rakyat secara tegas, kritis, dan bertanggung jawab.
“Laskar NKRI hadir untuk masyarakat Lampung. Kami akan menjadi mitra sekaligus penyeimbang pemerintah daerah. Jika kebijakan berpihak kepada rakyat, kami dukung. Namun jika ada yang merugikan masyarakat, maka Laskar NKRI siap berdiri di garis depan menyuarakan aspirasi rakyat,” tegas Ansori disambut dukungan peserta rapat.
Sementara itu, Ketua Pembina H. Basirun Ali menekankan bahwa organisasi besar tidak akan lahir tanpa kekompakan dan loyalitas antar pengurus. Ia meminta seluruh jajaran menjaga soliditas serta menjadikan Laskar NKRI sebagai wadah pemersatu yang memiliki kekuatan moral dan sosial di tengah masyarakat.
“Jangan jadikan organisasi ini tempat kepentingan pribadi. Jadikan Laskar NKRI sebagai rumah perjuangan bersama, kuat dalam solidaritas, tegas dalam sikap, dan hadir nyata untuk masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda strategis turut dibahas, termasuk rencana aksi orasi besar-besaran yang akan digelar dalam waktu dekat di Provinsi Lampung. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat secara terbuka, konstitusional, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Konsolidasi ini sekaligus menjadi sinyal bahwa LSM Laskar NKRI mulai memperkuat perannya di Provinsi Lampung sebagai organisasi yang siap bergerak, mengawal, dan mengawasi berbagai persoalan sosial maupun kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
