Way Kanan – galaksi.i-news.site, 2 Februari 2026 – Fenomena bencana alam yang terjadi belakangan ini seolah datang silih berganti tanpa jeda. Banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, hingga cuaca ekstrem kini bukan lagi peristiwa langka. Pola alam yang dahulu relatif dapat diprediksi, kini berubah menjadi tidak menentu. Pertanyaannya kemudian muncul: apakah semua ini murni kehendak alam, atau ada campur tangan manusia yang memperparah keadaan?
Alam sejatinya memiliki mekanisme keseimbangan sendiri. Hutan berfungsi menyerap air hujan, daerah resapan menjaga siklus air tanah, sungai mengalir sesuai kapasitasnya, dan pegunungan menjadi benteng alami dari erosi. Namun, keseimbangan tersebut perlahan rusak akibat masifnya alih fungsi lahan. Hutan dibabat untuk perkebunan dan permukiman, rawa dan daerah resapan ditimbun menjadi kawasan industri, sementara sungai menyempit karena bangunan dan sampah. Ketika alam kehilangan daya dukungnya, maka bencana menjadi konsekuensi yang tak terelakkan.
Alih fungsi lahan yang tidak terkendali seringkali dilakukan atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ironisnya, pembangunan yang seharusnya membawa kesejahteraan justru menjadi sumber petaka bagi masyarakat. Banjir yang merendam rumah warga, longsor yang menelan korban jiwa, hingga kekeringan yang melumpuhkan sektor pertanian adalah harga mahal yang harus dibayar akibat kebijakan yang abai terhadap kelestarian lingkungan.
Lalu, siapa yang harus disalahkan? Menyalahkan alam semata adalah bentuk pengingkaran terhadap fakta. Alam tidak pernah berubah secara drastis tanpa sebab. Perubahan ekstrem yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari keserakahan, kelalaian, dan lemahnya penegakan aturan. Pemerintah yang lalai dalam pengawasan tata ruang, aparat yang menutup mata terhadap pelanggaran lingkungan, pelaku usaha yang mengeksploitasi alam tanpa tanggung jawab, serta masyarakat yang masih abai terhadap kelestarian lingkungan—semuanya memiliki peran dalam rantai penyebab bencana.
Namun, menyalahkan semata tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran kolektif bahwa manusia dan alam tidak dapat dipisahkan. Setiap kebijakan pembangunan harus berpijak pada prinsip keberlanjutan. Penegakan hukum lingkungan harus tegas tanpa kompromi. Rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai harus menjadi prioritas, bukan sekadar proyek seremonial.
Bencana alam seharusnya menjadi cermin untuk bercermin dan berbenah. Jika pola eksploitasi terus dibiarkan, maka bencana yang lebih besar hanyalah soal waktu. Alam tidak pernah menuntut balas, tetapi ia selalu memberi peringatan. Ketika peringatan itu diabaikan, maka manusia sendirilah yang akan menuai akibatnya.
Pada akhirnya, pertanyaan “siapa yang harus disalahkan” seharusnya bergeser menjadi “apa yang harus diperbaiki”. Karena masa depan keselamatan manusia sangat ditentukan oleh cara kita memperlakukan alam hari ini.”
Lukman